RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah harus menyikapi keluhan masyarakat terkai penurunan kualitas Pertalite. Pemerintah jangan membiarkan begitu saja keluhan yang beredar di berbagai media.

Meski Pertamina maupun Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Migas sudah menjelaskan dan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap kualitas Pertalite ini, namun nampaknya isu ini tidak mereda.

"Harus diakui bahwa heboh penurunan kualitas Pertalite pasca kenaikan harga BBM bersubsidi belum selesai. Masih banyak warga yang melaporkan soal ini. Bahkan Netizen kembali diramaikan soal kabar BBM Pertalite disebut-sebut hanya memiliki kadar oktan atau RON 86, padahal seharusnya RON 90," ujar Mulyanto kepada media ini, Selasa (11/10/2022).

Menurut Mulyant, Pemerintah harus meneliti masalah ini secara khusus. Karena aduan masyarakat sudah banyak dan perlu ada kejelasan.

Pemerintah harus menelusuri, menganalisis dan mencari penyebab dugaan penurunan kualitas Pertalite tersebut secara kompehensif.  Agar masyarakat dapat memahami.

Bila tidak, maka yang muncul hanyalah keluhan ketidakpuasan terhadap sikap Pemerintah. 

"Ini tentu tidak baik, apalagi di akhir-akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan memasuki tahun politik. Tidak bisa pemerintah defensif atau sekedar apologis dengan data-data hasil pengukuran kualitas Pertalite atau bahkan malah menyalahkan masyarakat. Pemerintah harus mendalami soal ini. Termasuk kemungkinan penyimpangan di tingkat depo atau SPBU," tegas Mulyanto.

Mulyanto menyatakan, pihaknya tengah melakukan penelitian secara mandiri. Namun memang hasilnya tidak bisa cepat didapatkan seperti di lembaga uji Pemerintah.

Untuk diketahui, sebelumnya banyak dilaporkan masyarakat, bahwa pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dikeluhkan masyarakat berupa dugaan terjadinya penurunan kualitas BBM jenis Pertalite. 

Dilaporan BBM jenis ini berubah warna menjadi lebih cerah, boros dan akselerasinya lemah.  Bahkan dilaporkan adanya dugaan, bahwa kualitas Pertalite lebih rendah dari Revvo-89, BBM non subsidi yang beroktan lebih rendah. (*)